Peringkat Indeks Demokrasi Jakarta

Indeks Demokrasi Kota di Indonesia diduduki oleh Ibu Kota DKI Jakarta sebagai kota dengan indeks demokrasi tertinggi yang diikuti oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Utara. Sebelumnya Jakarta termasuk dalam kota yang paling intoleran, akan tetapi dengan masuknya Jakarta sebagai kota yang paling demokratis sangat mengobati image Kota yang dipimpin oleh Gubernur Anies Baswedan ini.
Indeks Demokrasi
Indeks Demokrasi

Dari sebanyak 34 Provinsi di Indonesia, Pemprov DKI Jakarta telah meraih nilai tertinggi dala hal Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2017. Penghargaan indkes demokrasi tertinggi ini diberikan oleh Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anies Baswedan juga sangat mengapresiasi kepada tim penilai indeks demokrasi yang telah melakukan kajian terkait indeks demokrasi dan mengapresiasi penghargaan yang diberikan untuk warga Jakarta tersebut. Anies Baswedan juga menyebutkan bahwa angka penilaian yang keluar pada indeks tersebut ditunjukan dalam 3 aspek. 3 aspek tersebut yakni aspek indeks kebebasan sipil, aspek indeks hak politik, dan aspek indeks lembaga - lembaga demokrasi.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Negara Konsumsi Kopi Terbanyak

Gambar
Konsumsi Kopi  merupakan minuman primadona bagi setiap kalangan lintas usia. Banyak sekali pecinta kopi di Indonesia, hingga menjamurnya sejumlah kedai kopi disetiap sudut kota dan juga pusat perbelanjaan. Tingginya minat masyarakat Indonesia akan kenikmatan kopi menjadikan Indonesia salah satu negara dengan konsumsi kopi terbesar di dunia. Konsumsi Kopi Efek lain dari tingginya minat masyarakat untuk mengkonsumsi kopi adalah munculnya kedai kopi yang dapat meningkatkan taraf ekonomi secara nasional baik untuk pasar domestik maupun psar global. Data dari ICO nternational Coffee Organization menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara konsumsi kopi tinggi dan terbesar di dunia. Di dalam catatan nternational Coffee Organization juga disebutkan bahwa konsumsi kopi Indonesia pada periode tahun 2016/2017 telah mencapai angka sebesar 4,6 juta kemasan 60kg (60kg/lb) sehingga menjadikan Indonesia berada di urutan keenam sebagai negara pengkonsumsi kopi terbesar di dun...
Baca selengkapnya

Siasat Kenaikan Gaji PNS Pilpres

Gambar
Kenaikan Gaji PNS  menjadi isu tersendiri yang menjadi polemik menejelang pemilihan umum Calon Presiden dan Wakil Presiden 2019 mendatang. Presiden Joko WIdodo yang juga sekaligus calon presiden nomor urut 01 berjanji akan menaikan gaji PNS (pagawai negeri sipil) dan juga aparat desa. Salin untuk kebutuhan dan mensejahterakan pegawai negeri sipil dan aparat desa, menurut pengamat politik dengan adanya kebijakan kenaikan gaji PNS dan aparat desa ini sarat dengan muatan kebijakan populis. Kenaikan Gaji PNS Kebijakan populis ini bertujuan untuk dapat meningkatkan elektabilitas Presiden Joko Widodo pada pemilu 2019. Pemerintah Indonesia pada awal tahun 2019 menjanjikan akan menaikkan gaji PNS pegawai negeri sipil yang rencananya gaji pegawai negeri sipil akan dianikkan sebesar 5% pada tahun 2019 terhitung semenjak bulan Januari. Di dalam Anaggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2019 dijelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan anggaran untuk kenaikan gaji Pegawai negeri ...
Baca selengkapnya

Janji Manis Stop Impor Pangan

Gambar
Impor Pangan  merupakan isu swasembada pangan yang selalu laris manis digunakan dalam agenda kampanye maupun visi misi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Seperti yang diketahui, pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo berkampanye untuk berupaya menekan impor dan menghindari impor pangan. Impor Pangan Sedangkan di tahun 2018 ini calon presiden Prabowo Subianto ikut mengeluarkan janji manis untuk mengentikan impor pangan. Menurutnya, Indonesia bisa untuk tidak impor pangan jika dirinya terpilih menjadi presiden Republik Indonesia.Kampanye mengenai isu pangan selalu saja menjadi barang politik yang sangat seksi bagi tiap calon presiden. Akan tetapi kampanye stop impor pangan ini tidaklah rasional menurut Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor. Dwi mengatakan bahwa sebaiknya tiap calon presiden dan wakil presiden membuat suatu program yang sangat masuk akal. Dirinya juga menyebutkan bahwa optimisme itu diperbolehkan hanya saja harusnlag ra...
Baca selengkapnya